MEDAN – Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor menghadiri rapat koordinasi pembebasan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Selasa (20/1/2025). Rapat yang digagas Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ini berlangsung di Aula Cipta Kerta Kantor Kejati Sumut, dipimpin langsung oleh Kepala Kejati Sumut Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum.
Hadir dalam pertemuan ini tokoh adat Sulang Silima Marga Berutu dan Marga Angkat, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejati Sumut Nur Handayani, S.H., M.H., Sekretaris Daerah Pakpak Bharat Jalan Berutu, S.Pd., M.M., serta pimpinan perangkat daerah terkait.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Kejati Sumut menyampaikan kekurangan pasokan energi menjadi tantangan mendasar nasional, termasuk di Sumatera Utara. Pemerintah bersama PT PLN berkomitmen penuh memenuhi kebutuhan tersebut. “Saya berharap masyarakat adat, Forkopimda, bersinergi dengan pemerintah pusat dan BUMN. Pembangunan ini nantinya akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Bupati Franc berharap persiapan PLTA Kombih III berkapasitas 45 MW segera tuntas. “Agar pembangunan bisa segera dimulai, investor masuk, dan kebutuhan energi terpenuhi. Kelengkapan administrasi butuh proses, semoga rapat ini menghapus keragu-raguan masyarakat, khususnya pemilik lahan yang terdampak,” harapnya.
Pembangunan di aliran sungai Lae Kombih ini ditargetkan memperkuat pasokan listrik di Sumatera Utara, terutama Pakpak Bharat, hingga wilayah Provinsi Aceh.
