Alfa Syahputra: Penurunan Harga TBS Ancam Daya Beli Masyarakat Rohul

INDONESIA 24

- Redaksi

Kamis, 4 Juni 2026 - 02:34 WIB

5040 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan Foto : Tandan Buah Segar (TBS)

PASIR PENGARAIAN – Penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit berpotensi menekan daya beli masyarakat dan memperlambat perputaran ekonomi daerah. Kondisi tersebut menjadi perhatian Akademisi Milenial, Alfa Syahputra, S.M., M.M yang menilai stabilitas harga TBS sangat penting bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu.

Alfa Syahputra yang juga merupakan Anggota BPC HIPMI Rokan Hulu mengatakan bahwa sektor kelapa sawit selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat di Rokan Hulu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, setiap perubahan harga TBS yang berdampak pada pendapatan petani akan berpengaruh langsung terhadap tingkat konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah secara keseluruhan.

“Petani sawit merupakan salah satu penggerak utama ekonomi masyarakat. Ketika pendapatan petani menurun akibat turunnya harga TBS, maka daya beli masyarakat juga ikut melemah. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga oleh pelaku UMKM, pedagang, hingga sektor jasa yang selama ini tumbuh dari aktivitas ekonomi perkebunan,” ujar Alfa Syahputra, Rabu (3/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa dalam perspektif ekonomi daerah, stabilitas harga komoditas perkebunan menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap penyesuaian harga harus dilakukan secara objektif, transparan, dan mengacu pada regulasi yang berlaku.

Menurut Alfa, apabila harga Crude Palm Oil (CPO) dunia tidak mengalami penurunan yang signifikan, maka penyesuaian harga TBS di tingkat petani juga harus dilakukan secara proporsional dan wajar. Transparansi dalam mekanisme penetapan harga menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan petani sekaligus menciptakan kepastian usaha bagi seluruh pelaku industri kelapa sawit.

“Stabilitas harga TBS bukan hanya menyangkut kepentingan petani, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi daerah. Karena itu, pengawasan terhadap implementasi harga di lapangan perlu diperkuat agar tidak terjadi praktik yang merugikan masyarakat,” katanya.

Sebagai akademisi dan anggota HIPMI Rokan Hulu, Alfa menilai sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan perkebunan, pabrik kelapa sawit, dan organisasi petani sangat diperlukan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan usaha dan kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap seluruh pemangku kepentingan dapat membangun komunikasi yang baik serta mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku sehingga sektor kelapa sawit tetap menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang berkelanjutan.

“Yang paling penting adalah menjaga kesejahteraan petani sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat. Dengan begitu, sektor sawit dapat terus memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup Alfa Syahputra.

Berita Terkait

Green Policing: Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan Gaungkan untuk Cegah Karhutla
RSUD Tgk Chik Ditiro Sigli Pastikan Pelayanan Kesehatan Tetap Berjalan Normal di Tengah Kebijakan Pembatasan JKA
Terungkap! Kapolrestabes Medan Pernah Hubungi Ketua Umum HBB dan Ketua Umum PMS Berjanji Menyelesaikan Kasus Korban Jadi Tersangka Setelah Nangkap Maling ?
SEKDA BUKA ORIENTASI 22 PPPK BARU: JADI BAGIAN PEMERINTAH DAN DUTA BUDAYA PAKPAK  
BUPATI TINJAU EMPAT JEMBATAN VITAL SITELLU TALI URANG JEHE: AKAN DIPERBAIKI BERSAMA KEMENTERIAN PERTAHANAN  
PEMKAB DAN BBKSDA SUMUT PETAKAN POTENSI KAWASAN KONSERVASI PAKPAK BHARAT  
BUPATI FRANC BUKA MTQ KE-23 PAKPAK BHARAT: LAHIRKAN GENERASI TANGGUH DAN PERKUAT MODERASI BERAGAMA
WAKIL BUPATI RESMIKAN DAPUR SPPG KEEMPAT DI PAKPAK BHARAT: UTAMAKAN STANDAR DAN KOMODITAS LOKAL  

Berita Terkait

Sabtu, 18 Juli 2026 - 10:37 WIB

161 Pengurus BUMDES Dairi Bakal Di Laporkan Ke Aparat Penegak Hukum Karena Diduga Korupsi Dana Ketapang Tahun 2025 Lalu

Selasa, 14 Juli 2026 - 14:18 WIB

Milaran Anggaran BUMDES Untuk Ketahanan Pangan Desa TA.2025 Di 161 Desa, Kabupaten Dairi Tidak Jelas Dan Diduga Sarat Korupsi

Kamis, 2 Juli 2026 - 12:07 WIB

Lebih Dua Miliar Penggunaan Dana Bos Dan Uang SPP SMA I Sumbul Dairi Dipertanyakan

Berita Terbaru