Dairi -Indonesia24News.Com
Seputar adanya anggaran, Mliaran Rupiah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di 161 Desa di Kabupaten Dairi pada Tahun 2025 lalu disebutkan mengalami kerugian. Hal itu dianggap kurang wajar dan perlu menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk Aparat Penegak Hukum untuk mengusut kebenarannya.
Hampir seluruh desa di Kabupaten Dairi anggaran Ketahanan Pangan pada tahun 2025 lalu di sebutkan merugi dan informasinya alokasi anggaran Ketapang untuk satu desa dikelola BUMDES rata rata lebih kurang Rp.140.000.000
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Aroma dugaan korupsi secara berjamaah ini di khwatirkan akan terus berlangsung dari tahun ke tahun sehingga perlu di usut oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Dairi.
Hal ini di tegaskan koordinator Forum Masyarakat Pemantau Aseet dan Keuangan, Kabupaten Dairi, Yusuf Manik,SH baru baru ini.
Menurutnya, fenomena kerugian ini ada kejanggalan kurang masuk akal karena hampir semua dana Ketapang yang dikelola BUMDES hampir seluruhnya di Dairi menyatakan rugi akibat faktor cuaca musim kemarau.
” kita heran hampir semua anggaran ketapang desa di sebutkan rugi alasan cuaca musim kemarau secara bersamaan” tegasnya.
Yusuf Manik yang lebih dikenal sebutan nama Tito Manik di daerah bumi sulang silima ini, lebih tegas lagi mengatakan, akan melakukan laporan ke pihak Kejaksaan Dairi maupun ke Kejatisu. Agar seluruh pengurus BUMDES tiap tiap desa di periksa untuk membongkar aroma bau korupsi ini.
” Semua pengurus BUMDES maupun TPKD desa masing masing yang anggarannya mengalami kerugian pada tahun 2025 lalu, bakal kita laporkan untuk dimintai pertanggung jawaban, apakah benar mengalami merugian atau tidak” tegasnya.
Untuk sebagai pandangan awal untuk Aparat Penegak Hukum (APH) tegas, Tito Manik. jika alasan kerugian pertaniaan BUMDES pertanian gagal panen karena cuaca musim kemarau. Maka masyarakat petani lain juga sudah pasti mengalami hal yang sama.
“Apabila memang musiim kemarau tahun 2025 lalu dibuat alasan kegagalan. Sudah pasti masyarakat petani lain juga mengalami kerugian yang sama. Sementara petani masyarakat biasa lain di Dairi tidak mengalami kerugian ” tegasnya.
Koordinator FMPAK ini akan menjadi petunjuk awal agar semua di periksa, tegas Tito Manik lagi ” kita mau semua harus berlaku jujur karena uang negara harus dipertanggung jawabkan sesuai peruntukannya bukan untuk kepentingan pribadi oknum” tegasnya meng akhiri pembicaraan (ginting)
